Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Negara telah mengeluarkan berbagai per­aturan hukum untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya KDRT , seperti (1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 G; (2) Undang-undangNo. 9 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesah-an Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita; (4) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan (7) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT .

Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat KDRT disebutkan, bahwa definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga; termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Undang-undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUKDRT) ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya antara lain UU No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 1 Tahun 1974 tentang UU Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All of Dicrimination Against Women) pada tanggal 24 Juli 1984. Juga telah diundangkannya Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999.

Dra. VG Tinuk Istiarti M.Kes dari Pusat Studi Wanita Universitas Diponegoro menyebutkan, suatu kejadian dapat digolongkan KDRT, jika ada pihak yang merasa dirugikan. Ia mencontohkan perlakuan sadisme yang terjadi dalam hubungan intim suami-istri. ”Meskipun hal tersebut tergolong KDRT, jika kedua belah pihak melakukannya dengan sadar dan tanpa keterpaksaan tidak dapat dilaporkan ke polisi.” http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0512/10/dar11.htm).

Menurut Prof. Dr. JE Sahetapy (dalam Swardhana, 2004:87),

korban adalah seseorang yang menderita, kerusakan, kesakitan, atau bentuk-bentuk kerugian yang lain (fisik maupun mental), hal ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum, tetapi juga sudut pandang ekonomi, sosiologi, politik, dan budaya. 

 

Kekerasan pada perempuan tidak hanya bermakna kasar namun sudah harus masuk sendi filosofis. Yakni kekerasan yang nyata ada perbuatan baik fisik, psikologis dan lainnya sampai pada kekerasan dalam bentuk pembodohan. Kondisi faktual memang harus diakui bahwa sampai saat ini kekerasaan baik dalam bentuk tindakan terhadap perempuan maupun kelompok yang tersubordinasi serta mengakibatkan kerugian kompleks terus berlangsung di Indonesia bahkan dunia. Mulai penderitaan fisik, seksual, ekonomi dan atau psikologis sampai pada pembedaan sosial kelompok maskulin dan feminin.

Beberapa propagandis anti-KDRT beranggapan bahwa KDRT adalah masalah gender, yakni disebabkan adanya ketidak-adilan gender. Adanya subordinasi perempuan telah menempatkan mereka sebagai korban kekerasan oleh pria. Menurut Steans (1998:10), Gender adalah:

(jender) tidak mengacu pada perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki melainkan hubungan ideologis dan materil antara kedua kelompok jenis kelamin tersebut dengan menggunakan terminologi ‘maskulin’ dan feminin’. Setiap masyarakat dan kebudayaan memiliki karakteristik emosional dan psikologis tertentu tentang laki-laki dan perempuan dan oleh karena itu setiap individu diharapkan mampu menjalankan hidupnya berdasarkan karakter feminin dan maskulin dan berprilaku berdasarkan karakter tersebut)”

 

Dari definisi diatas menurut Beckman & D’Amino (1994:4) dapat disimpulkan bahwa gender lebih merupakan harapan masyarakat sekitar akan seperangkat karakter dan perilaku tertentu yang harus atau biasa dimiliki oleh seseorang berdasarkan jenis kelaminnya. Laki-laki diharapkan memiliki karakter maskulin sementara perempuan diharapkan mengusung karakter feminin. Karakterisasi ini menjadi stereotip karena memuat tentang bagaimana seorang perempuan atau laki-laki seharusnya menurut harapan masyarakat dan bukanlah sesuatu yang intrinsik dimiliki oleh masing-masing jenis kelamin tersebut.

Menurut J.C. Mosse (1993:28-36) stereotip ini juga membagi peran yang dimainkan oleh masing-masing jenis kelamin. Dalam kehidupan sehari-hari laki-laki “dipercayakan” menjalankan peran di ranah publik dan pengambil keputusan, sementara perempuan mengasuh ranah domestik, meskipun pada kenyataannya, perempuan juga harus melangsungkan peran produktif, reproduktif dan sosial sekaligus (multiple-burden).

Melalui proses pewarisan nilai-nilai atau sosialisasi stereotip ini kemudian menguatkan anggapan bahwa laki-laki memiliki nilai lebih daripada perempuan. Hal ini menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam masyarakat sementara laki-laki ditempatkan pada posisi yang lebih penting/unggul dalam hampir semua aspek kehidupan. Kondisi inilah yang kemudian disebut sebagai Patriarki.

Patriarki ini kemudian menimbulkan relasi hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang timpang, yang saat ini masih diterima oleh kebanyakan perempuan sebagai hal yang biasa dan diterima oleh  kebanyakan laki-laki sebagai hal yang benar. Menurut Komnas Perempuan (2002:40), belum banyak laki-laki dan perempuan yang memandang keadaan tersebut sebagai wujud diskriminasi terhadap perempuan, dan menyadari bahwa konsekuensi dari diskriminasi tersebut adalah semakin banyak terjadi berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan.

Siklus kekerasan rumah tangga merupakan suatu fenomena yang kompleks dan dalam perancangan proses pencegahannya diperlukan pemahaman yang baik mengenai proses transmisinya. Mengenai transmisi kekerasan rumah tangga secara intergenerational dengan asumsi-asumsi sebagai berikut: 1)Probabilitas suami melakukan kekerasan 2) Bergantung pada latar belakang apakah keluarganya mengalami kekerasan rumah tangga. 3)Probabilitas istri bertahan pada suami yang kasar bergantung pada latar belakang apakah keluarganya mengalami kekerasan rumah tangga. 4)Seorang yang berasal dari keluarga yang memiliki sejarah kekerasan rumah tangga cenderung menikah dengan orang yang berasal dari keluarga yang juga memiilki sejarah kekerasan rumah tangga. Begitu juga sebaliknya pada orang yang berasal dari keluarga yang tidak memiliki sejarah kekerasan rumah tangga.

Menurut Rene Girard, seperti diuraikan Daniel Listiajabudi (1997:28) mengakui bahwa manusia yang sedang dilanda nafsu kemarahan, merupakan pengungkapan diri yang tidak dalam keadaan normal. Semua kesalahan, kejahatan diletakkan kepada lawan atau musuhnya, ia menumpahkan kemarahannya terhadap sasarannya. Sehingga tanpa disadari, luapan kemarahan merupakan kemampuan untuk: 1) menciptakan musuh-musuh, 2) melampiaskan  kesalahan seluruhnya pada orang lain tanpa sebab yang jelas, dan karena itu 3) kemarahan tidak bertindak normal. Tidak ada mekanisme untuk menghentikan kemarahan seseorang, bahkan dalam kemarahan yang paling serius, manusia bisa siap untuk membunuh. 

Marsana Windhu (2002,12-31) yang mengikuti Johan Galtung memandang fenomena kekerasan bukan hanya kekerasan psikologis tetapi juga kekerasan struktural. Kekerasan struktural yang terjadi di Indonesia, yakni, penyimpangan hukum, kemiskinan, ketertinggalan, perang mengatasnamakankelompok, merupakan suatu realitas masyarakat yang tidak sesuai dengan gagasan idealnya. KDRT bisa terjadi dalam bentuk :
1. Secara fisik, KDRT mencakup: menampar, memukul, menjambak rambut, menendang, menyundut dengan rokok, melukai dengan senjata, membakar, memasung, dll.
2. Secara psikologis, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk penghinaan, komentar yang merendahkan, melarang istri mengunjungi saudara maupun teman-temannya, mengancam akan menceraikan, dll.
3. Secara seksual, kekerasan dapat terjadi dalam bentuk pelecehan, pemaksaan dan penuntutan hubungan seksual.
4. Secara ekonomi, kekerasan terjadi berupa tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja atau membiarkan istri bekerja untuk dieksploitasi.
Korban KDRT biasanya enggan melaporkan kejadian karena menganggap hal tersebut biasa terjadi dalam rumah tangga atau tidak tahu kemana harus melapor.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s